Palu, 27 April 2026 - Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menyampaikan harapan mendalam agar esensi dari pelaksanaan otonomi daerah tidak pernah dimaknai secara sempit oleh para penyelenggara pemerintahan di daerah. Beliau menegaskan bahwa otonomi harus dipahami dan diimplementasikan secara utuh, di mana muara dari seluruh kebijakan desentralisasi tersebut adalah peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat luas. Penegasan penting ini disampaikan oleh Gubernur saat memberikan sambutan pengarahannya yang merujuk pada pesan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Acara kenegaraan tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Otonomi Daerah ke-XXX Tahun 2026 bertempat di Lapangan Pogombo.

Lebih lanjut, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa inti sari dari pelaksanaan otonomi daerah yang sesungguhnya adalah orientasi yang kuat pada pelayanan publik yang prima dan cepat. Pernyataan tersebut disampaikannya secara langsung untuk melengkapi rangkaian sambutan resmi Menteri Dalam Negeri pada Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 yang dihelat pada hari Senin, tanggal 27 April 2026. Melalui momentum peringatan tahunan ini, seluruh aparatur sipil negara diingatkan kembali akan tanggung jawab moral mereka sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang bertugas memberikan kemudahan serta kesejahteraan bagi seluruh warga di berbagai penjuru wilayah Sulawesi Tengah.

Secara konseptual, otonomi daerah pada dasarnya merupakan pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom. Wewenang tersebut diberikan agar daerah memiliki kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi serta karakteristik lokal yang dimiliki. Namun demikian, Gubernur mengingatkan bahwa tujuan akhir dari seluruh rangkaian proses pelimpahan wewenang tersebut tidak lain adalah untuk mencapai tingkat kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dirumuskan oleh birokrasi pemerintahan daerah wajib bermuara pada peningkatan taraf hidup dan kepuasan masyarakat secara menyeluruh.

Terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di lapangan, Gubernur secara khusus mengingatkan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah agar tidak bekerja secara setengah-setengah. Beliau menekankan bahwa setiap pekerjaan dan perencanaan program kerja yang dibuat oleh dinas tidak boleh hanya berhenti sampai pada tahap penyusunan dokumen program semata. Program yang dirancang harus dikawal dan dilanjutkan pelaksanaannya secara konsisten hingga masyarakat benar-benar dapat merasakan dampak nyata dari program tersebut. Gubernur memberikan instruksi tegas kepada para pimpinan instansi agar memastikan setiap rupiah anggaran yang dialami benar-benar memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan warga daerah.

Sebagai langkah operasional untuk mewujudkan birokrasi yang produktif, Gubernur memperkenalkan prinsip kebijakan anggaran berbasis inovasi yang harus dipatuhi oleh seluruh jajaran birokrasi. Dalam skema ini, setiap Kepala OPD dituntut untuk memiliki daya cipta dan terobosan baru sebagai syarat mutlak utama untuk memperoleh alokasi anggaran biaya pembangunan. Gubernur secara terbuka mendorong para pimpinan instansi agar berani menciptakan inovasi sebanyak mungkin demi efektivitas pelayanan publik. Kebijakan ini diambil guna memicu semangat kompetisi positif di antara instansi pemerintah daerah dalam mencari solusi kreatif atas berbagai persoalan mendasar yang dihadapi oleh masyarakat luas.

Peringatan Hari Otonomi Daerah tahun 2026 ini mengambil tema utama yang sangat strategis, yakni dengan otonomi daerah kita wujudkan Asta Cita pembangunan nasional. Tema tersebut merefleksikan nilai kemandirian serta rasa tanggung jawab yang tinggi dari pemerintah daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi lokal yang ada. Pengelolaan potensi secara mandiri ini dilakukan untuk secara bersama-sama menyukseskan program Asta Cita melalui sinergi kebijakan yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Gubernur berharap semangat otonomi ini terus menjadi pendorong utama bagi seluruh aparatur dalam mewujudkan cita-cita besar kemajuan bangsa dan negara Indonesia tercinta ke depan.

Upacara peringatan hari bersejarah tersebut turut dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi di lingkungan pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah secara hikmat. Tampak hadir mendampingi jalannya upacara antara lain Wakil Ketua DPRD Sulteng Arnila Hi. Moh. Ali, Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, serta Sekretaris Provinsi Dr. Novalina, M.M. Kehadiran para pimpinan lembaga legislatif dan eksekutif tersebut juga dilengkapi oleh jajaran staf ahli gubernur, para asisten sekdaprov, serta seluruh kepala OPD di lingkup provinsi. Kehadiran para pejabat penting ini mencerminkan komitmen bersama yang solid dalam mengawal jalannya roda pemerintahan otonom yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Sumber : PPID Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah