Palu, 5 Agustus 2026 - Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun ini berencana untuk mengusulkan perubahan nomenklatur instansi. Langkah strategis ini bertujuan untuk memperkuat sektor ekonomi kreatif yang kini menjadi bagian integral dari pembangunan pariwisata daerah. Perubahan nama resmi menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diharapkan mampu menaungi seluruh potensi lokal secara lebih optimal. Inisiatif tersebut juga merespons dinamika serta kebutuhan regulasi nasional yang menempatkan pariwisata dan ekraf dalam satu kesatuan ekosistem yang terpadu. Oleh karena itu, persiapan matang mulai digencarkan oleh jajaran internal dinas demi kelancaran proses birokrasi yang akan segera ditempuh.

Mewakili Sekretaris Dinas, Bapak Ahmad Khomaini, S.Kom., yang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sekaligus Fungsional Perencana Ahli Muda, mendapat mandat penting. Beliau ditugaskan memimpin koordinasi lintas instansi dengan Biro Organisasi Provinsi Sulawesi Tengah. Kehadiran beliau dalam rapat pembahasan ini menjadi representasi resmi pimpinan untuk memaparkan urgensi perubahan nomenklatur tersebut. Dengan latar belakang kompetensi perencanaan dan kepegawaian yang mumpuni, beliau memandu jalannya diskusi agar selaras dengan ketentuan birokrasi pemerintahan daerah yang berlaku saat ini secara profesional dan terarah.

Agenda koordinasi ini difokuskan pada pembahasan mendalam mengenai langkah-langkah persiapan administratif yang krusial. Bapak Ahmad Khomaini bersama tim membahas berbagai instrumen kelengkapan yang dibutuhkan, mulai dari draf usulan resmi hingga penyesuaian peta proses bisnis internal. Pertemuan tersebut juga membahas kesiapan struktur organisasi baru yang nantinya harus diintegrasikan ke dalam sistem kepegawaian daerah. Setiap detail dipetakan secara cermat agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan pasca-perubahan nomenklatur resmi disahkan oleh pemerintah provinsi dalam waktu dekat.

Selain aspek administratif, koordinasi ini turut mengupas tuntas kebutuhan dari segi penganggaran. Penyesuaian nomenklatur tentu membawa implikasi terhadap alokasi dana, kode rekening, serta program kerja yang berjalan pada tahun anggaran berjalan maupun tahun berikutnya. Bapak Ahmad Khomaini berdiskusi intensif bersama jajaran Biro Organisasi guna memastikan aspek fiskal dan perencanaan keuangan tetap berjalan akuntabel. Sinkronisasi anggaran ini sangat penting agar transisi kelembagaan tidak mengganggu jalannya program prioritas pariwisata serta pembinaan para pelaku ekonomi kreatif di Sulawesi Tengah.

Jalannya rapat koordinasi tersebut disambut baik dan didampingi secara langsung oleh pejabat tinggi dari Biro Organisasi Provinsi Sulawesi Tengah. Hadir dalam kesempatan itu Bapak Kepala Bidang dari Biro Organisasi beserta Kepala Sub Bagian terkait dan Pejabat Fungsional Ahli Madya yang turut mendampingi jalannya pembahasan. Kehadiran para pejabat senior ini memberikan angin segar serta arahan teknis yang sangat konstruktif bagi Dinas Pariwisata. Mereka memberikan masukan berharga terkait regulasi, mekanisme evaluasi kelembagaan, serta tahapan normatif yang harus dilalui instansi pengusul.

Sinergi yang terbangun dalam pertemuan tersebut mencerminkan komitmen kuat antara Biro Organisasi dan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah. Tim dari Biro Organisasi siap memberikan pendampingan penuh terhadap penyusunan dokumen pendukung, sementara Biro Hukum nantinya juga akan dilibatkan untuk mengkaji aspek legalitas produk hukum daerah yang menyertainya. Kolaborasi lintas biro ini memastikan bahwa seluruh proses, mulai dari kajian akademik, analisis jabatan, hingga harmonisasi regulasi, dapat diselesaikan sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan bersama oleh pemerintah daerah.

Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi ini, Bapak Ahmad Khomaini bersama tim teknis Dinas Pariwisata akan segera melengkapi seluruh berkas dan instrumen yang dipersyaratkan. Langkah konkret berikutnya adalah mengonsolidasikan tim internal dinas untuk mempercepat penyelesaian dokumen usulan perubahan nomenklatur secara komprehensif. Dukungan penuh dari Biro Organisasi dan instansi terkait lainnya diyakini akan memuluskan proses transformasi kelembagaan ini. Diharapkan pada tahun ini juga, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sulawesi Tengah dapat resmi beroperasi guna mendongkrak kemajuan pariwisata dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.